SATUJABAR, BANDUNG – Jabar bidik swasembada pangan dan lumbung padi nasional, kata Penjabat Gubernur Bey Machmudin.
Untuk itu, Bey menginisiasi rapat koordinasi ketahanan pangan dan produktivitas pertanian Jabar yang digelar secara hybrid di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024).
Rakor dihadiri bupati/wali kota, Kementerian Pertanian RI, dan stakeholders pertanian Jabar.
“Rapat hari ini optimismenya itu kami ingin Jawa Barat swasembada pangan. Kemarin sempat ada harga beras naik dan susah di beberapa retail, kami berpikir Jabar sebagai lumbung padi harus bisa teratasi dengan optimal,” ujar Bey Machmudin usai rakor, Kamis (18/4/2024).
Bey berharap sistem tata kelola dan tata niaga pertanian di Jabar bisa diperbaiki dengan menyeluruh, sampai BUMD yang mengelola cadangan beras.
“Insyaallah tahun ini kalau tercapai target kami bisa mengelola pangan sendiri. Jadi kalaupun terjadi kelangkaan secara nasional, Jawa Barat tidak perlu ikut. Kami juga akan menata kembali BUMD yang menangani cadangan beras,” jelasnya.
Bey menargetkan tahun 2024 Jabar bisa menjadi lumbung pangan terbesar di Indonesia
“Tahun ini kami ingin menjadi yang pertama. Insyaallah dengan semangat para bupati/wali kota insyaallah akan tercapai juga dukungan dari Kementerian Pertanian, juga dari BBWS terkait pengairan,” ungkapnya.
Menurut Bey, tantangan menuju swasembada pangan beragam mulai dari irigasi yang rusak, harga dan ketersediaan pupuk, dan serta benih.
Khusus jaringan irigasi yang menjadi kunci pengairan sawah, Bey mengatakan akan dipantau bersama mulai bupati/wali kota, koordinasi dengan Sekda Provinsi, Irjen Kementan.
Apabila tantangan tersebut diatasi dengan baik, Bey optimistis target 11 juta ton gabah kering giling (GKG) akan tercapai Desember 2024.
“(Target) GKG-nya 11 juta, ini masih ada waktu sampai Desember kan, insyaallah tercapai,” kata Bey.
Sementara itu Inspektorat Jenderal Kementan RI Setyo Budianto mengapresiasi inisiasi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggelar rakor ketahanan pangan dan produktivitas pertanian.
Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting dalam akselerasi program dan solusi masalah pertanian Jabar.
Setyo meminta para kepala daerah, kepala dinas, Forkopimda secara berjenjang memberikan intruksi ke bawah untuk memberikan perhatian.
“Jadi ini bukan hanya urusan pemerintah daerah semata tapi semuanya punya andil, dan peran,” pungkasnya.
